Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Nasir saat RDP dengan jajaran SKK Migas dan K3S di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Foto : Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Nasir mempertanyakan pengelolaan cost recovery oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (K3S). Pihaknya juga meminta penjelasan tentang program kerja Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru. Komisi VII DPR RI berharap ada program dan kebijakan yang membuat keuntungan lebih baik untuk negara.

“Memasuki tahun 2019 ini kami minta penjelasan secara rinci dan detail terkait cost recovery. Seperti apa K3S mengelola cost recovery yang menjadi penghitungan juga dalam pengurangan bagi hasil kepada pemerintah. Menurut kami, ini uang negara yang sudah terhitung tapi harus terbagi lagi,” ujar Nasir saat RDP dengan jajaran SKK Migas dan K3S di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Dilanjutkannya, pihaknya sempat mendapat info dari masyarakat bahwa adanya K3S yang memasukan cost recovery ketika melaksanakan satu produksi dengan mengebor satu sumur. Pasalnya, di tengah kondisi negara seperti saat ini, sudah seharusnya seluruh pihak mencegah keluarnya dana-dana yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh negara.

“Kami juga minta penjelasan kegiatan di luar operasional yang menjadi perhitungan dalam cost recovery. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Dwi (Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto) di SKK Migas ini, cost recovery bisa lebih jelas. Tidak seperti sebelumnya,” tandas Nasir.

Pada kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga berharap dengan masuknya Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas yang baru, dapat membawa energi baru bagi SKK Migas, dengan gebrakan serta kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik lagi. (ayu/sf)